Dari Fenomena Ponari sampai Polemik Puyer

Dimuat di harian Seputar Indonesia

Oleh : Irfan Karunia Osa

Mahasiswa Ilmu Ekonomi

Institut Pertanian Bogor

Akhir-akhir ini banyak terjadi fenomena unik dan membingungkan yang terjadi di masyarakat dan berkaitan dengan dunia kesehatan. Dimulai oleh munculnya seorang dukun cilik bernama Ponari. Hal yang diluar logika dan menjadi fenomena adalah cara pengobatan menggunakan batu yang dicelupkan kedalam air untuk kemudian diminum oleh pasien.

Namun fakta yang terjadi di lapangan adalah ribuan warga dari berbagai daerah datang ke rumah Ponari hanya untuk meminta air yang dicelupkan batu tersebut. Satu fakta yang mengenaskan adalah tewasnya beberapa warga akibat berdesak-desakan saat mengantri untuk berobat kepada Ponari. Hal ini sebenarnya adalah bentuk dari pelampiasan ketidakpuasan masyarakat miskin akan haknya dalam mendapatkan pengobatan yang layak dari pemerintah sehingga berpindah kepada pengobatan alternatif yang murah serta tidak jelas keamanannya.

Belum selesai fenomena Ponari datang polemik tentang puyer. Ternyata proses pembuatan puyer melewati proses yang tidak higienis dan berbahaya apalagi bagi anak-anak. Polemik puyer ini pun merupakan bentuk dari kelalaian pemerintah dalam mengadakan layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat.

Pemerintah seharusnya menjalankan amanah UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3 yang berbunyi negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Aplikasi dari tanggung jawab tersebut adalah pemerintah wajib untuk menyediakan fasilitas pengobatan seperti rumah sakit, tenaga perawat, dokter sampai obat-obatan bagi masyarakat dan tak terkecuali masyarakat miskin. Bahkan akan lebih baik apabila semua fasilitas tersebut dapat digratiskan, khususnya untuk orang miskin.

Tentunya diharapkan tidak akan muncul fenomena seperti Dukun Ponari lagi, jika masyarakat miskin dapat mengakses layanan kesehatan dengan bebas. Kemudian, pemerintah pun wajib melakukan pengawasan terhadap proses pengobatan seperti mengawasi tindakan malpraktik sampai proses pembuatan obat-obatan. Sehingga tidak akan terjadi polemik lain seperti polemik puyer dan kemudian akan tercipta layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat.